SURAKARTA, INIKAMPUS – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi telah menyiapkan beberapa program pemerataan akses pendidikan yang adil dan terbuka, tak terkecuali mereka yang berada di wilayah pinggiran.
Bahkan pada tahun ini pihaknya membuat program Sekolah Kemitraan, selain ada Sekolah Garuda dan Sekolah Keberbakatan.
Untuk Sekolah Kemitraan, Pemprov Jateng telah mengalokasikan biaya untuk 5.004 siswa di sekolah swasta.
Sekolah itu untuk mereka dari keluarga miskin ekstrem.
“Yang putus sekolah dengan menggandeng sekolah swasta sebagai mitra Pemprov Jateng,” kata Gubernur Ahmad Luthfi.
Idolakan Gatotkaca, Danendra Dananjaya Wakili Dalang Anak Jateng ke Tingkat Nasional
Pendidikan Gratis
Lainnya, sebagai penegasan pula, Gubernur telah melarang tarikan pungutan dalam bentuk apapun alias gratis, baik itu di SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah.
“Dewan pengawas sudah kami tugasi untuk selalu mengawasi program pendidikan gratis ini, sehingga jangan coba-coba menarik pungutan dalam bentuk apapun,” tegasnya.
Pemerintah, menurutnya, juga terus berupaya memperluas akses pendidikan, termasuk dalam kaitannya pembangunan sekolah baru serta perluasan bantuan sosial pendidikan untuk transportasi maupun kuota internet.
Menurutnya, itu semua adalah bagian komitmen Pemprov Jateng untuk membangun pendidikan yang adil dan terbuka.
Dinas Dikbud Jateng Adakan Lomba Sketsa Bangunan Cagar Budaya Berhadiah Rp30 Juta
Zonasi Sekolah
Hal lain yang juga selalu menjadi sorotan publik adalah sistem zonasi sekolah yang kerapkali menjadi persoalan setiap penerimaan peserta didik di tahun ajaran baru.
Ahmad Luthfi menegaskan, kebijakan zonasi berasal dari Pemerintah Pusat.
Maksud sistem zonasi adalah untuk pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak, bukan untuk mempersulit.
“Jadi, kami selalu mewanti-wanti ke setiap sekolah agar dalam jujur dan tanpa ada praktik titip-menitip dalam pelaksanaannya,” jelasnya. (*)
Sumber: Pemprov Jateng