JAKARTA, INIKAMPUS — Pemerintah berjanji untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan guru demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan secara merata.
Langkah ini dipandang sebagai kunci pemerataan layanan pendidikan nasional.
Direktur Jenderal GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan hal itu sebagai bagian dari arah kebijakan pendidikan nasional.
Ia menyebut visi utama, yaitu Pendidikan Bermutu untuk Semua.
“Setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan kesempatan tanpa diskriminasi,” ujar Nunuk, sebagaimana dilansir laman resmi KemenPAN RB.
Kekurangan Guru Masih Tinggi
Dia mengakui, pemerintah masih menghadapi kekurangan guru yang cukup besar setiap tahun.
Sekitar 70 ribu hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun setiap tahun.
Akibatnya, kebutuhan guru terus meningkat dan menimbulkan kekurangan nasional yang terakumulasi.
Karena itu, pemerintah menempatkan pemenuhan guru sebagai prioritas utama.
Di sisi lain, Nunuk menegaskan pentingnya peran guru non-ASN dalam pembelajaran.
“Kami masih sangat membutuhkan guru honorer. Mereka tidak boleh dirumahkan,” tegasnya.
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi
Selain jumlah, pemerintah juga meningkatkan kualitas guru melalui percepatan sertifikasi.
Saat ini, capaian sertifikasi nasional telah melampaui 92 persen.
Selanjutnya, pemerintah menyediakan beasiswa bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 atau D4.
Program ini bertujuan mempercepat peningkatan kompetensi akademik.
Namun, keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan program.
Karena itu, pemerintah memperkuat pelatihan berbasis komunitas melalui kelompok kerja guru.
Sinergi Pusat dan Daerah
Rapat koordinasi di Lampung memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan ini bertujuan menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan dukungan terhadap transformasi pendidikan.
“Pendidikan merupakan instrumen utama pembangunan manusia,” ujarnya.
Ia menekankan, peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas bersama.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil beberapa langkah konkret.
Mereka membebaskan biaya komite SMA negeri dan mengembangkan program inovatif.
Namun, dia mengakui distribusi guru belum merata di berbagai wilayah.
Selain itu, kesenjangan akses dan keterbatasan infrastruktur masih terjadi.